TPNPB Klaim Serang Empat Orang di Dekai, Aparat Tegaskan Korban Warga Sipil

    

YAHUKIMO, PAPUA PEGUNUNGAN — Situasi keamanan di Dekai, Kabupaten Yahukimo, menjadi perhatian setelah Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) Kodap XVI Yahukimo mengklaim bertanggung jawab atas serangkaian serangan yang disebut terjadi sejak 12 Oktober 2026. Namun, klaim kelompok tersebut berbeda dengan keterangan Satgas Operasi Damai Cartenz-2026, yang menyatakan bahwa korban dalam dua kasus kekerasan di Dekai merupakan warga sipil, bukan anggota aparat keamanan seperti yang disebut TPNPB. Perbedaan informasi ini menegaskan pentingnya penyelidikan dan verifikasi agar penanganan kasus berpijak pada fakta.

TPNPB Mengaku Bertanggung Jawab atas Serangkaian Serangan

Dalam pemberitaan Fajar Papua pada 14 Oktober 2026, juru bicara TPNPB, Sebby Sambom, menyatakan bahwa Kodap XVI Yahukimo bertanggung jawab atas serangan terhadap empat orang yang mereka tuduh sebagai aparat keamanan dan agen intelijen militer Indonesia. Menurut pernyataan kelompok tersebut, kejadian berlangsung di sejumlah lokasi di Kota Dekai sejak Senin, 12 Oktober, sekitar pukul 07.00 WIT, termasuk kawasan Eselon IV dan Tikungan Sekla di Jalan Bandara. TPNPB menyebut aksi itu sebagai balasan atas kematian Tirinus Keroman, yang mereka identifikasi sebagai anggota Batalyon Yallenang. Klaim tersebut belum membuktikan identitas maupun afiliasi para korban.

Satgas Damai Cartenz Menyatakan Korban Merupakan Warga Sipil

Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz-2026, Kombes Pol Yusuf Sutejo, memberikan keterangan berbeda. Menurutnya, terdapat dua kasus kekerasan yang ditangani bersama Polres Yahukimo, masing-masing terjadi pada 11 dan 12 Oktober 2026. Kedua peristiwa itu mengakibatkan seorang warga berinisial A, berusia 46 tahun, meninggal dunia dan seorang pegawai negeri sipil berinisial ET, berusia 51 tahun, mengalami luka berat. Yusuf juga menyatakan tidak ada korban dari unsur Polri dalam kedua kejadian tersebut dan menegaskan bahwa informasi yang menyebut A sebagai anggota intelijen tidak benar.

Perbedaan antara klaim TPNPB dan keterangan aparat membuat verifikasi menjadi krusial. Identitas korban, kronologi setiap kejadian, serta pihak yang bertanggung jawab perlu ditetapkan melalui proses penyelidikan, bukan hanya berdasarkan pernyataan salah satu pihak.

Ultimatum terhadap Warga Pendatang Memicu Kekhawatiran

Selain mengklaim bertanggung jawab atas serangan, Sebby Sambom menyampaikan ultimatum agar warga pendatang yang tinggal di Yahukimo meninggalkan wilayah tersebut bersama keluarga mereka. Dalam pernyataan yang diberitakan media lokal, ancaman itu juga menyasar orang-orang berdasarkan pekerjaan, termasuk pedagang, sopir, aparatur sipil negara, guru, dan tenaga kesehatan. TPNPB menyebut mereka sebagai agen intelijen, tetapi tidak menyertakan bukti independen yang mengonfirmasi tuduhan tersebut.

Ancaman terhadap warga berdasarkan asal daerah atau profesi berisiko memperbesar rasa takut dan mengganggu kehidupan masyarakat. Pedagang, guru, tenaga kesehatan, ASN, dan pekerja transportasi menjalankan fungsi penting bagi kehidupan sehari-hari. Keselamatan mereka harus dijamin tanpa diskriminasi, sementara tuduhan keterlibatan dalam tindak pidana harus diuji melalui bukti dan proses hukum.

Perlindungan Warga Menjadi Prioritas Penanganan Keamanan

Perbedaan informasi dalam kasus Dekai memperlihatkan pentingnya respons keamanan yang terukur, penyelidikan yang dapat dipertanggungjawabkan, serta komunikasi publik yang jelas. Aparat perlu memastikan korban memperoleh penanganan medis, mengumpulkan bukti, mengidentifikasi pelaku, dan mencegah ancaman lanjutan terhadap masyarakat.

Pada saat yang sama, warga diimbau untuk tidak mudah mempercayai atau menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Langkah ini penting agar kabar yang keliru tidak memicu kepanikan, memperburuk ketegangan, atau menimbulkan tuduhan terhadap orang yang tidak terbukti terlibat.

Keamanan dan Pelayanan Publik Harus Tetap Berjalan

Stabilitas di Yahukimo tidak hanya berkaitan dengan penanganan insiden kekerasan, tetapi juga dengan keberlangsungan pelayanan publik dan aktivitas ekonomi. Masyarakat membutuhkan jaminan keamanan agar dapat bekerja, bersekolah, berdagang, dan mengakses layanan kesehatan tanpa ancaman.

Koordinasi antara kepolisian, TNI, pemerintah daerah, tokoh agama, dan masyarakat dapat membantu mengidentifikasi kebutuhan warga serta mencegah eskalasi. Upaya tersebut perlu dilaksanakan dengan menghormati hak-hak masyarakat sipil dan memastikan setiap tindakan penegakan hukum didasarkan pada bukti.

Verifikasi dan Penegakan Hukum Penting untuk Mencegah Eskalasi

Klaim TPNPB mengenai serangan di Dekai belum dapat diperlakukan sebagai gambaran lengkap atas kejadian. Keterangan Satgas Damai Cartenz menyebut dua korban warga sipil dalam dua kasus terpisah, sementara TPNPB mengklaim empat orang sebagai sasaran serangan. Karena itu, penyelidikan lebih lanjut diperlukan untuk memperjelas kronologi, identitas korban, dan pertanggungjawaban pelaku.

Perlindungan warga sipil harus menjadi tolok ukur utama dalam penanganan situasi keamanan di Yahukimo. Penegakan hukum yang profesional, informasi publik yang akurat, dan kerja sama dengan masyarakat menjadi bagian penting untuk menjaga keselamatan warga serta mencegah konflik meluas.