berita papua

  Serangan brutal yang menimpa pos pengamanan milik PT Kristalin Eka Lestari di Kampung Biha, Distrik Makimi, Kabupaten Nabire Regency pada 21 Februari 2026 memperlihatkan wajah paling kejam dari aksi kelompok bersenjata. Laporan-laporan media nasional menyebutkan bahwa aksi tersebut dilakukan oleh kelompok yang dipimpin Aibon Kogoya dan mengakibatkan dua korban tewas dalam kondisi hangus terbakar — sebuah tindakan yang melampaui pola konflik bersenjata biasa dan jelas menargetkan nyawa warga sipil serta petugas yang menjaga fasilitas publik. Kekejaman ini bukan sekadar angka; ia meninggalkan dampak kemanusiaan nyata: jenazah yang tidak utuh sehingga sulit dikenali, ratusan pendulang emas yang panik dan dievakuasi, serta trauma mendalam di komunitas yang bergantung pada aktivitas pertambangan skala kecil untuk mata pencaharian. Laporan lapangan menunjukkan evakuasi lebih dari seratus pendulang dan penutupan sementara akses di kawasan Legari usai serangan. Tanda-tanda Kekejaman Sist...

  Insiden penembakan terhadap pesawat perintis Smart Air di Papua — yang berujung pada penangkapan dan eksekusi pilot di landasan pacu — memperlihatkan aspek paling kejam dari konflik bersenjata di wilayah tersebut. Tindakan yang menargetkan awak pesawat sipil tidak sekadar pelanggaran hukum pidana biasa; ia merupakan serangan terhadap keselamatan sipil, layanan publik, dan akses dasar masyarakat pedalaman. Namun, di tengah kesedihan dan kemarahan publik, terdapat pesan penting: negara bergerak cepat dan responsif . Aparat keamanan tidak hanya melakukan pengejaran pelaku, tetapi juga segera mengamankan jalur udara, mengevakuasi korban, serta menstabilkan operasi logistik yang menjadi tulang punggung kehidupan masyarakat di kawasan terpencil. Fakta-Fakta Utama (ringkasan kronologis yang dilaporkan media) Peristiwa terjadi pada pertengahan Februari 2026 saat pesawat perintis Smart Air menjadi sasaran penembakan di sebuah landasan pacu di Papua; kru pesawat dilaporkan diserang, bebe...

Permohonan sejumlah tokoh gereja dan intelektual di Dogiyai Selatan agar DPRK dan MRP menghentikan eksplorasi sumber daya alam (SDA) ilegal di Kapiraya menunjukkan satu hal penting: masyarakat Papua semakin sadar terhadap pentingnya tata kelola lingkungan dan perlindungan hak ulayat. Aspirasi tersebut patut dihargai sebagai bagian dari partisipasi publik dalam demokrasi. Namun, penting juga untuk menempatkan isu ini dalam konteks yang lebih luas dan faktual: pemerintah Indonesia memiliki kerangka hukum dan mekanisme pengawasan yang jelas dalam pengelolaan sumber daya alam, termasuk di Papua. Legalitas dan Pengawasan: Bukan Ruang Tanpa Aturan Pengelolaan SDA di Indonesia, termasuk di Papua, tunduk pada sejumlah regulasi nasional, di antaranya: UU Minerba UU Lingkungan Hidup UU Otonomi Khusus Papua Peraturan tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Setiap aktivitas eksplorasi yang sah wajib melalui proses perizinan, konsultasi publik, kajian lingkungan, serta persetujuan admin...

Insiden penyerangan terhadap pesawat perintis Smart Air di wilayah Papua, yang berujung pada penangkapan dan eksekusi terhadap pilot, kembali menunjukkan eskalasi kekerasan yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Serangan terhadap penerbangan sipil bukan hanya tindak pidana berat, tetapi juga pelanggaran serius terhadap prinsip kemanusiaan dan keselamatan transportasi udara internasional. Namun di tengah tragedi tersebut, satu hal yang perlu ditegaskan adalah: negara tidak diam, dan pemerintah Indonesia merespons secara cepat, terkoordinasi, dan terukur. Serangan terhadap Penerbangan Sipil: Ancaman terhadap Hak Hidup dan Akses Publik Penerbangan perintis seperti yang dioperasikan Smart Air merupakan tulang punggung mobilitas di Papua. Banyak distrik hanya dapat dijangkau melalui jalur udara. Serangan terhadap pilot dan pesawat perintis berarti menyerang: Distribusi logistik Akses kesehatan Mobilitas tenaga pendidikan Konektivitas masyarakat pedalaman Dalam konteks hukum inte...