berita papua

      JAKARTA  — Kekerasan yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di sejumlah wilayah Papua kembali menjadi perhatian. Di tengah laporan penembakan terhadap warga sipil dan gangguan keamanan, upaya menciptakan perdamaian dinilai membutuhkan koordinasi lintas sektor yang menggabungkan aspek keamanan, penegakan hukum, pelayanan publik, dan pembangunan. Aparat gabungan TNI-Polri terus menjalankan langkah penegakan hukum terhadap kelompok bersenjata sekaligus berupaya memutus jaringan peredaran senjata dan amunisi. Langkah tersebut menjadi bagian penting untuk mencegah kemampuan kelompok bersenjata melakukan kekerasan terhadap masyarakat. KKB Semakin Brutal, Warga Sipil Menjadi Korban Sejumlah aksi kekerasan yang dilaporkan terjadi di Papua menunjukkan bahwa masyarakat sipil masih menghadapi risiko keamanan. Okezone melaporkan tiga aparatur sipil negara (ASN) Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, yakni Wili Mbuik, Aprida Rapi, dan Alfonsius A...

      JAKARTA  — Pengamat politik dan keamanan sekaligus inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK),  Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid , mendorong pemerintah memperkuat penanganan terhadap kelompok bersenjata di Papua menyusul serangkaian kekerasan yang menewaskan warga sipil pada September 2026. Habib Syakur meminta pemerintah mempertimbangkan penggunaan kerangka hukum  pemberantasan tindak pidana terorisme  terhadap organisasi atau kelompok bersenjata yang memenuhi unsur dan persyaratan hukum. Menurutnya, persoalan tersebut bukan sekadar mengenai istilah “OPM” atau “KKB”, melainkan mengenai bagaimana negara memberikan perlindungan maksimal kepada masyarakat sipil dan memutus jaringan kekerasan bersenjata. Dorongan Muncul Setelah Sejumlah Warga Sipil Tewas Dalam pernyataannya pada 16 September 2026, Habib Syakur menyoroti sejumlah kasus kekerasan yang terjadi di jalur Trans-Papua. Ia menyebut rentetan kejadian tersebut menunjukkan bahwa masyarakat yang ...

     PAPUA — Dukungan terhadap langkah tegas aparat keamanan dalam menghadapi kekerasan bersenjata di Papua kembali disuarakan sejumlah tokoh agama, adat, dan masyarakat Papua. Mereka menilai tindakan terhadap kelompok bersenjata perlu dilakukan untuk melindungi masyarakat serta menjaga keamanan dan keberlangsungan pembangunan di Tanah Papua. Sikap tersebut disampaikan di tengah meningkatnya perhatian terhadap berbagai aksi kekerasan yang disebut menyasar bukan hanya warga pendatang dan warga negara asing, tetapi juga Orang Asli Papua (OAP). Tokoh Agama Papua Soroti Dampak Kekerasan Tokoh agama Nasrani dari Puncak Jaya, Papua Tengah, Kirenius Telenggen , menyatakan bahwa kekerasan yang dilakukan kelompok OPM telah menimbulkan dampak luas bagi masyarakat Papua. Ia menyoroti kasus meninggalnya Captain Nicholas F. Goselin , pilot PT AMA asal Amerika Serikat, yang menurut pemberitaan tersebut tengah melayani penerbangan untuk kegiatan ibadah di wilayah pedalaman Papua. Menur...

      JAKARTA – Dorongan untuk memperkuat penanganan kelompok bersenjata di Papua kembali mengemuka. Solidaritas Nasional untuk Papua mendesak pemerintah dan DPR RI mempertimbangkan peningkatan status Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB)/Organisasi Papua Merdeka (OPM) menjadi kelompok teroris. Desakan tersebut muncul di tengah sorotan terhadap berbagai aksi kekerasan yang berdampak langsung terhadap masyarakat sipil di sejumlah wilayah Papua. Menurut kelompok yang menyuarakan tuntutan tersebut, pendekatan terhadap kekerasan bersenjata perlu diperkuat agar perlindungan terhadap masyarakat dapat dilakukan secara lebih efektif. Perlindungan Warga Sipil Menjadi Sorotan Kekerasan bersenjata di Papua tidak hanya berdampak pada aparat keamanan, tetapi juga masyarakat sipil yang berada di wilayah rawan. Sejumlah peristiwa kekerasan, penyerangan, penyanderaan, dan gangguan terhadap aktivitas masyarakat telah meningkatkan kekhawatiran mengenai keselamatan warga. Karena itu, tuntut...

      JAKARTA – Staf Khusus Menteri Pertahanan (Stafsus Menhan) Bidang Kedaulatan Negara, Lenis Kogoya , menyampaikan tiga poin tegas kepada juru bicara TPNPB-OPM Sebby Sambom beserta kelompoknya. Seruan tersebut menekankan penghentian provokasi, pengosongan wilayah Wamena dan sekitarnya, serta penghentian seluruh aksi kekerasan terhadap masyarakat sipil di Tanah Papua. Pernyataan tersebut disampaikan pada 11 Agustus 2026 , di tengah meningkatnya perhatian terhadap situasi keamanan di Papua. Lenis menyoroti sejumlah tindakan kekerasan yang menurut laporan terjadi dalam beberapa waktu terakhir, termasuk intimidasi, penganiayaan, pembunuhan terhadap guru dan misionaris, serta pembakaran fasilitas sekolah. Tiga Poin yang Disampaikan Lenis Kogoya Dalam seruannya, Lenis menyampaikan tiga tuntutan utama kepada TPNPB-OPM. Pertama , menghentikan penyebaran isu provokatif melalui media massa serta ancaman pembunuhan terhadap warga sipil dan pemerintah daerah. Kedua , meminta kel...

      Tolikara, Papua Pegunungan  – Empat pekerja proyek pembangunan jalan nasional dilaporkan meninggal dunia dalam serangan bersenjata di Kabupaten Tolikara, Papua Pegunungan. Peristiwa tersebut menambah daftar insiden kekerasan yang menyasar pekerja sipil yang terlibat dalam pembangunan infrastruktur di wilayah Papua dan kembali memicu kecaman dari berbagai pihak. Informasi awal menyebutkan para korban merupakan pekerja yang sedang terlibat dalam proyek pembangunan jalan yang menjadi bagian dari upaya meningkatkan konektivitas antarwilayah di Papua. Aparat keamanan segera melakukan langkah-langkah penanganan di lokasi kejadian, termasuk evakuasi korban, pengamanan area, serta penyelidikan untuk mengungkap pelaku penyerangan. Serangan terhadap Pekerja Sipil Menuai Kecaman Berbagai kalangan mengecam aksi kekerasan yang menargetkan pekerja sipil. Para korban diketahui menjalankan pekerjaan pembangunan infrastruktur yang bertujuan meningkatkan akses transportasi, dist...

      Yahukimo, Papua Pegunungan  – Proses evakuasi korban kekerasan di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, berlangsung dramatis setelah tim gabungan menemukan jenazah seorang perempuan bernama  Teina Alya  di dasar jurang dengan kedalaman sekitar 50 meter. Korban diduga menjadi korban penembakan sebelum jasadnya ditemukan di lokasi yang sulit dijangkau, sehingga proses evakuasi memerlukan upaya khusus dari aparat gabungan. Tim evakuasi yang terdiri dari personel TNI, Polri, Basarnas, serta unsur terkait harus menuruni tebing curam menggunakan peralatan penyelamatan untuk menjangkau lokasi jenazah. Medan pegunungan yang terjal serta kondisi cuaca menjadi tantangan utama selama proses evakuasi berlangsung. Evakuasi Dilakukan di Medan yang Sangat Sulit Menurut informasi dari aparat, jenazah korban berada di dasar jurang yang hanya dapat diakses menggunakan teknik vertical rescue. Tim penyelamat bekerja selama beberapa jam untuk memastikan proses evakuasi be...

      Yahukimo, Papua Pegunungan  – Prajurit  Komando Operasi (Koops) TNI Habema  kembali berhasil mengevakuasi satu jenazah warga sipil yang menjadi korban penembakan di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Operasi kemanusiaan tersebut dilaksanakan di tengah medan pegunungan yang berat serta ancaman gangguan keamanan, menunjukkan komitmen aparat dalam memastikan setiap korban dapat dievakuasi secara layak dan diserahkan kepada keluarga. Proses evakuasi dilakukan setelah aparat melakukan pengamanan di sekitar lokasi kejadian. Personel TNI harus bergerak melalui jalur pegunungan yang sulit dijangkau sambil tetap mengantisipasi potensi ancaman dari kelompok bersenjata yang masih berada di sekitar wilayah tersebut. Berkat koordinasi yang matang, operasi berhasil diselesaikan tanpa mengganggu keselamatan tim evakuasi. Misi Kemanusiaan Menjadi Prioritas Koops TNI Habema menegaskan bahwa misi utama operasi adalah menyelamatkan dan mengevakuasi korban agar dapat ...

     Jakarta – Aksi kekerasan yang diduga dilakukan oleh kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM) terhadap warga sipil kembali menuai kecaman. Serangan yang menyasar masyarakat yang tidak terlibat dalam konflik dinilai bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apa pun. Berbagai kalangan menilai bahwa warga sipil tidak boleh menjadi sasaran kekerasan bersenjata. Perlindungan terhadap masyarakat merupakan prinsip yang diakui dalam hukum nasional maupun hukum humaniter internasional, sehingga setiap tindakan yang mengancam keselamatan warga sipil patut mendapat perhatian serius dari aparat penegak hukum. Kekerasan terhadap Warga Sipil Memperburuk Situasi di Papua Berbagai insiden yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa masyarakat sipil sering kali menjadi pihak yang paling terdampak akibat konflik bersenjata di Papua. Serangan terhadap warga tidak hanya menimbulkan korban jiwa dan luka-luka, tetapi ju...

      Yahukimo, Papua Pegunungan  – Kepolisian Republik Indonesia terus mengusut kasus gugurnya Brigpol Fredi Lukas Awes, personel Bawah Kendali Operasi (BKO) Satgas Operasi Damai Cartenz-2026, yang meninggal dunia saat menjalankan tugas di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Penyidik mendalami dugaan keterlibatan jaringan kelompok bersenjata yang beroperasi di wilayah tersebut, namun menegaskan bahwa proses penyelidikan masih berlangsung untuk memastikan pelaku dan motif di balik peristiwa tersebut. Brigpol Fredi ditemukan pada Senin malam (20/7) sekitar pukul 23.30 WIT di kawasan Kompleks Jalan Pertanian Halabok Paradiso Belakang, Distrik Dekai. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, korban mengalami sejumlah luka akibat senjata tajam. Jenazah kemudian dievakuasi ke RSUD Dekai untuk keperluan pemeriksaan medis dan identifikasi lebih lanjut. Polisi Dalami Dugaan Keterlibatan Kelompok Bersenjata Satgas Operasi Damai Cartenz bersama Polres Yahukimo dan unsur Brimob Pol...

     Intan Jaya, Papua Tengah  — Tim Patroli  Komando Operasi (Koops) TNI Habema  berhasil menguasai sebuah  honai  yang diduga digunakan sebagai lokasi transit kelompok bersenjata di sekitar  Kampung Abundoga , Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Dalam operasi tersebut, aparat mengamankan  tiga pucuk senjata api , amunisi, serta sejumlah perlengkapan lain yang diduga berkaitan dengan aktivitas kelompok bersenjata. Operasi dilakukan berdasarkan informasi intelijen mengenai dugaan rencana aksi bersenjata dan aktivitas konsolidasi kelompok di wilayah tersebut. Menurut Kepala Penerangan Koops TNI Habema,  Letkol Inf. M. Wirya Arthadiguna , sebelum pelaksanaan operasi aparat terlebih dahulu melakukan pengintaian, verifikasi sasaran, serta perencanaan secara matang. Langkah tersebut dilakukan agar operasi berjalan secara terukur sekaligus mengedepankan keselamatan masyarakat sipil di sekitar lokasi. Operasi Berawal dari Informasi Intelij...

     Jakarta  – Pemerintah Indonesia terus memperkuat pendekatan yang lebih komprehensif dalam menjaga stabilitas keamanan di Papua. Melalui Tentara Nasional Indonesia (TNI), upaya menghadapi penyebaran paham radikalisme dan separatisme tidak hanya dilakukan melalui aspek keamanan, tetapi juga dengan pendekatan edukasi, pembinaan teritorial, serta penguatan hubungan dengan masyarakat. Pendekatan ini mencerminkan strategi yang menempatkan perlindungan masyarakat sebagai prioritas utama. Berbagai program komunikasi sosial, pembinaan wilayah, serta kerja sama dengan tokoh adat, tokoh agama, pemerintah daerah, dan masyarakat terus diperluas sebagai bagian dari upaya mencegah berkembangnya ideologi kekerasan maupun separatisme sejak dini. Pendekatan tersebut dinilai menjadi pelengkap penting bagi penegakan hukum yang tetap dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Pencegahan Dinilai Lebih Efektif daripada Penanganan Konflik Dalam strategi yang dikembangkan TNI, penyebar...