berita papua

      JAKARTA  — Kekerasan yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di sejumlah wilayah Papua kembali menjadi perhatian. Di tengah laporan penembakan terhadap warga sipil dan gangguan keamanan, upaya menciptakan perdamaian dinilai membutuhkan koordinasi lintas sektor yang menggabungkan aspek keamanan, penegakan hukum, pelayanan publik, dan pembangunan. Aparat gabungan TNI-Polri terus menjalankan langkah penegakan hukum terhadap kelompok bersenjata sekaligus berupaya memutus jaringan peredaran senjata dan amunisi. Langkah tersebut menjadi bagian penting untuk mencegah kemampuan kelompok bersenjata melakukan kekerasan terhadap masyarakat. KKB Semakin Brutal, Warga Sipil Menjadi Korban Sejumlah aksi kekerasan yang dilaporkan terjadi di Papua menunjukkan bahwa masyarakat sipil masih menghadapi risiko keamanan. Okezone melaporkan tiga aparatur sipil negara (ASN) Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, yakni Wili Mbuik, Aprida Rapi, dan Alfonsius A...

      TOLIKARA  — Komando Nasional Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (KOMNAS TPNPB-OPM), melalui juru bicaranya Sebby Sambom, mengeluarkan seruan yang ditujukan kepada aparatur sipil negara (ASN) dan warga pendatang di Kabupaten Tolikara. Dalam siaran pers bertanggal 2 Oktober 2026 tersebut, kelompok itu meminta ASN dan warga pendatang meninggalkan wilayah yang mereka klaim sebagai area operasi sebelum adanya operasi bersenjata. Pernyataan tersebut sekaligus memunculkan perhatian terhadap keselamatan masyarakat sipil dan keberlangsungan pelayanan publik di Tolikara. Ancaman kekerasan terhadap warga berdasarkan asal daerah, pekerjaan maupun dugaan keterkaitan dengan pemerintahan merupakan persoalan serius yang membutuhkan langkah pencegahan dan penanganan sesuai hukum. Ancaman Ditujukan kepada ASN dan Warga Pendatang Menurut laporan Go Indonesia, siaran pers TPNPB-OPM secara khusus menyebut sejumlah kelompok pekerjaan yang banyak dilakukan warga pendatang, antar...

      JAKARTA – Dorongan untuk memperkuat penanganan kelompok bersenjata di Papua kembali mengemuka. Solidaritas Nasional untuk Papua mendesak pemerintah dan DPR RI mempertimbangkan peningkatan status Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB)/Organisasi Papua Merdeka (OPM) menjadi kelompok teroris. Desakan tersebut muncul di tengah sorotan terhadap berbagai aksi kekerasan yang berdampak langsung terhadap masyarakat sipil di sejumlah wilayah Papua. Menurut kelompok yang menyuarakan tuntutan tersebut, pendekatan terhadap kekerasan bersenjata perlu diperkuat agar perlindungan terhadap masyarakat dapat dilakukan secara lebih efektif. Perlindungan Warga Sipil Menjadi Sorotan Kekerasan bersenjata di Papua tidak hanya berdampak pada aparat keamanan, tetapi juga masyarakat sipil yang berada di wilayah rawan. Sejumlah peristiwa kekerasan, penyerangan, penyanderaan, dan gangguan terhadap aktivitas masyarakat telah meningkatkan kekhawatiran mengenai keselamatan warga. Karena itu, tuntut...

      JAYAWIJAYA, PAPUA PEGUNUNGAN  – Kepolisian menemukan ladang ganja di  Kampung Pipukmo, Distrik Hubikosi, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan , pada Kamis, 27 Agustus 2026. Sebanyak  16 batang tanaman ganja  diamankan untuk pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut. Pengungkapan tersebut merupakan hasil kerja sama antara kepolisian dan masyarakat setempat. Petugas melakukan patroli serta memanfaatkan  deteksi udara menggunakan drone  untuk menemukan lokasi tanaman ganja yang berada cukup jauh dari akses jalan umum. Ladang Berada di Lokasi Terpencil Lokasi tanaman ganja berada sekitar  3 kilometer dari jalan umum  dan hanya dapat dijangkau dengan berjalan kaki. Lahan tersebut memiliki ukuran sekitar 260 x 400 sentimeter. Dari lokasi, polisi mengamankan  12 tanaman ganja yang masih tumbuh  dengan ukuran beragam. Selain itu, terdapat empat batang tanaman yang telah dipanen, masing-masing berukuran sekitar 120, 114, 12...

      MIMIKA, PAPUA TENGAH  – Aksi penyanderaan terhadap sembilan perempuan di wilayah Mimika, Papua Tengah, menjadi perhatian serius pemerintah. Para korban disebut berasal dari berbagai kelompok usia, termasuk seorang siswi sekolah dasar. Bahkan, terdapat korban yang dilaporkan mengalami kehamilan. Peristiwa tersebut kembali menyoroti pentingnya perlindungan terhadap masyarakat sipil di tengah persoalan keamanan yang masih terjadi di sejumlah wilayah Papua. Pemerintah bersama aparat keamanan menempatkan  keselamatan warga sebagai prioritas , sekaligus terus memperkuat langkah pengamanan untuk mencegah masyarakat kembali menjadi korban kekerasan kelompok bersenjata. Pemerintah Tegaskan Negara Hadir Melindungi Warga Pemerintah menegaskan bahwa masyarakat sipil harus mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan intimidasi. Kehadiran negara di Papua tidak hanya diwujudkan melalui pengamanan oleh aparat, tetapi juga melalui pelayanan publik, pendidikan...

  Jakarta — Tentara Nasional Indonesia (TNI) menyatakan telah melumpuhkan 12 tokoh Organisasi Papua Merdeka (OPM) dalam serangkaian operasi keamanan yang dilakukan di sejumlah wilayah Papua. Langkah tersebut disebut sebagai bagian dari upaya penegakan hukum terhadap kelompok bersenjata yang selama ini dinilai mengganggu stabilitas keamanan dan mengancam keselamatan masyarakat sipil. Pihak TNI menegaskan bahwa operasi yang dilakukan aparat tetap mengedepankan prinsip profesionalitas serta perlindungan terhadap warga sipil. Keselamatan masyarakat Papua disebut menjadi prioritas utama dalam setiap langkah pengamanan yang dilakukan di lapangan. Menurut keterangan aparat, operasi keamanan dilakukan berdasarkan pemetaan dan informasi yang telah dikumpulkan sebelumnya. Tindakan tersebut ditujukan untuk menekan aktivitas kelompok bersenjata yang diduga terlibat dalam berbagai aksi kekerasan di wilayah Papua, termasuk penembakan terhadap warga sipil maupun aparat keamanan. Selain melaku...