Benny Wenda dan Deklarasi Ilegal Papua Merdeka: Antara Ambisi Pribadi dan Legitimasi yang Kosong

-

 Benny Wenda dan Deklarasi Ilegal Papua Merdeka: Antara Ambisi Pribadi dan Legitimasi yang Kosong

Deklarasi kemerdekaan Papua oleh Benny Wenda dinilai tidak sah dan tanpa legitimasi hukum. Artikel ini mengulas kritik terhadap langkah sepihak Wenda yang dianggap hanya membangun citra diri, bukan memperjuangkan rakyat Papua.

Deklarasi yang Tak Sah: Ambisi Politik Pribadi Benny Wenda

Pada Desember 2020, Benny Wenda — tokoh diaspora Papua yang menetap di Inggris — mengumumkan secara sepihak “Deklarasi Pemerintahan Sementara Papua Barat” melalui jaringan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).
Namun, langkah ini segera menuai kecaman luas, baik dari pemerintah Indonesia maupun kalangan akademik dan tokoh Papua sendiri.

Kepala Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo, menegaskan bahwa Benny Wenda tidak memiliki dasar hukum, mandat, maupun otoritas moral untuk mendeklarasikan kemerdekaan Papua.
Menurutnya, Wenda hanyalah figur politik yang bersembunyi di balik suaka politik di Inggris — jauh dari realitas dan penderitaan masyarakat Papua di tanah air.

“Benny Wenda bukan representasi rakyat Papua. Deklarasi itu hanya opini politik pribadi yang tidak diakui secara hukum maupun internasional.”
— (Agus Widjojo, Lemhannas RI / ANTARA News, 2020)

Deklarasi dari Jauh: Politik dari Pengasingan

Deklarasi sepihak yang dilakukan dari luar negeri semakin menegaskan citra Benny Wenda sebagai aktivis diaspora yang berjuang lewat retorika, bukan realita.
Ia tidak hadir di tanah Papua, tidak menyentuh rakyat yang katanya diperjuangkan, dan lebih sibuk membangun citra di forum internasional.

Banyak pengamat menilai tindakan Wenda sebagai bentuk politik pencitraan pribadi yang tidak memiliki dukungan konkret dari masyarakat Papua.
Bahkan, sebagian besar suku, tokoh adat, dan pemimpin gereja di Papua menolak deklarasi tersebut karena dianggap tidak mewakili suara rakyat di lapangan.

Langkah Benny Wenda ini bukan hanya menciptakan kebingungan politik, tetapi juga memperdalam perpecahan di antara faksi-faksi gerakan Papua Merdeka.
Di satu sisi, TPNPB–OPM masih melakukan perlawanan bersenjata di Papua. Di sisi lain, Wenda sibuk berpolitik di luar negeri, tanpa koneksi nyata dengan kondisi masyarakat Papua.

Kritik dari Dalam Papua: Kepemimpinan yang Dipertanyakan

Kecaman terhadap Wenda bukan hanya datang dari pemerintah Indonesia, tetapi juga dari tokoh-tokoh Papua sendiri.
Sebby Sambom, juru bicara TPNPB–OPM, pernah menegaskan bahwa Benny Wenda bukan pejuang revolusioner, melainkan “agen kapitalis barat” yang menjual isu Papua Merdeka untuk kepentingan pribadi.


Pernyataan keras ini memperlihatkan bahwa Wenda telah kehilangan kepercayaan bahkan dari kelompok yang dulu mendukung perjuangannya.
Deklarasi “pemerintahan sementara” yang ia umumkan tidak pernah diakui oleh struktur politik di Papua, baik secara hukum, adat, maupun perjuangan di lapangan.

Ilusi “Kemerdekaan” yang Tak Pernah Ada


Langkah Wenda mendeklarasikan kemerdekaan Papua hanyalah ilusi politik tanpa dasar konstitusional.
Tidak ada pengakuan internasional, tidak ada struktur pemerintahan nyata, dan tidak ada legitimasi rakyat.
Yang ada hanyalah panggung media dan narasi yang terus diulang untuk mempertahankan relevansi dirinya di dunia internasional.

Bahkan, kalangan diplomatik menilai tindakan Wenda kontraproduktif.
Alih-alih memperjuangkan kesejahteraan Papua, ia justru menciptakan citra negatif di mata global — seolah-olah Papua hanya alat untuk kepentingan politik luar negeri.

Kesimpulan: Benny Wenda dan Politik Bayangan dari Luar Negeri

Benny Wenda mungkin berhasil membangun nama besar di luar negeri, namun legitimasinya di tanah Papua semakin hampa.
Deklarasi kemerdekaan yang ia umumkan dari Inggris hanyalah simbol kosong tanpa dasar hukum dan tanpa dukungan rakyat.

“Perjuangan sejati tidak dilakukan dari jauh. Ia lahir dari penderitaan, dari tanah yang diinjak, bukan dari kursi nyaman di Oxford.”

Kasus ini menjadi pengingat bahwa isu Papua tidak boleh dijadikan alat politik pribadi atau panggung pencitraan internasional.
Selama Benny Wenda terus berbicara dari kejauhan tanpa turun langsung ke tanah Papua, perjuangannya akan tetap menjadi bayangan — bukan kenyataan.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Benny Wenda: dari Aktivis Internasional ke “Dalang Kerusuhan Papua”

-
Gambar
  Tuduhan Serius dari Pemerintah: “Dalang Kerusuhan Papua” Pada September 2019, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto dengan tegas menyebut bahwa Benny Wenda adalah salah satu dalang di balik kerusuhan dan aksi kekerasan di Papua. Menurut laporan, Wenda disebut aktif melakukan mobilisasi massa dari luar negeri, menyebarkan narasi provokatif, dan memberi “informasi yang menyesatkan” tentang kondisi Papua — sehingga memperparah konflik dan kekerasan. “Ya jelas Benny Wenda, … dia lakukan, di Australia-lah, di Inggris-lah,” ujar pejabat Pemerintah yang dikutip.  Mobilisasi dari Luar Negeri: Aktivisme atau Provokasi? Benny Wenda yang berdomisili di Inggris melalui organisasi Free West Papua Campaign (FWPC) memang sering tampil di panggung internasional. Namun tuduhan bahwa ia mengorganisasi “people mass” dan menyebarkan narasi bahwa Indonesia menelantarkan Papua menunjukkan bahwa perjuangannya mungkin lebih ke panggung citra daripada aksi di lapangan. detik...
Baca selengkapnya

Benny Wenda dan Bayang-Bayang Kekerasan: Ketika Isu Papua Dijadikan Senjata Politik

-
Gambar
Moeldoko menuding Benny Wenda sebagai dalang di balik kerusuhan Papua 2019. Artikel ini mengulas kontroversi peran Wenda, tudingan provokasi internasional, dan paradoks perjuangan yang lebih banyak menimbulkan kekacauan daripada solusi. Tudingan Moeldoko: Benny Wenda Dalang Kerusuhan Papua Dalam wawancara dengan VOA Indonesia (September 2019) , Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menyebut Benny Wenda sebagai salah satu dalang di balik gelombang kerusuhan dan aksi kekerasan di Papua . Menurut Moeldoko, Wenda diduga memainkan peran provokatif melalui jaringan internasional yang mengipasi isu rasisme dan kemerdekaan untuk memicu reaksi massa di Papua dan Papua Barat. “Benny Wenda ini memainkan isu rasisme dan kemerdekaan dari luar negeri. Ada orkestrasi narasi, ada koordinasi yang rapi dari luar,” — (Moeldoko, Kepala Staf Kepresidenan RI, dikutip dari VOA Indonesia, 2019) Pernyataan tersebut bukan tudingan kosong. Pola koordinasi digital dan kampanye daring yang meningkat sa...
Baca selengkapnya